KoranMandala.com –Kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bersama Pemerintah Kabupaten Garut, melahirkan program baru bernama LokoModal (Lokomotif Akses Permodalan).
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkendala permodalan maupun legalitas aset.
Peluncuran program berlangsung pada Kamis, 24 September 2025, di Gedung Pendopo, Jalan Kiansantang, Kecamatan Regol, Garut. Acara ini dihadiri jajaran pejabat Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian ATR/BPN, Forkopimda, PT Pegadaian, Bank BNI, Bank BJB, serta sekitar 550 pelaku UMKM.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, H. Riza Damanik, menjelaskan bahwa LokoModal hadir untuk melindungi UMKM dari jeratan pinjaman berbunga tinggi.
“Saat ini banyak pelaku UMKM yang belum memiliki akses permodalan, sehingga mereka terpaksa meminjam uang ke tetangga, saudara, atau bahkan melalui kredit dengan bunga tinggi. Nah, inilah yang ingin kita cegah melalui LokoModal,” ujar Riza.
Ia menambahkan, peran pemerintah daerah dan Kementerian ATR/BPN sangat penting dalam mendukung program ini. Bupati Garut disebut berperan membantu masyarakat memperoleh usaha dan aset yang kemudian dilegalkan kepemilikannya. Setelah sah secara hukum, aset tersebut bisa dijadikan jaminan untuk modal usaha.
“Di sinilah Kementerian ATR/BPN berperan, yaitu membantu legalisasi tanah garapan masyarakat agar bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha,” kata Riza.
Lebih lanjut, Riza menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga September 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Garut telah mencapai Rp2,1 triliun. Subsidi modal usaha tersebut dinikmati sekitar 30 ribu penerima.
Ia berharap, dengan adanya nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian ATR/BPN, para pelaku UMKM tidak hanya bergantung pada KUR, tetapi juga bisa memanfaatkan skema LokoModal.
