Peringati HANTARU, Bupati Kuningan Ajak Perkuat Kepastian Hukum Tanah

KoranMandala.com –Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) digelar di halaman Kantor ATR/BPN Kabupaten Kuningan, Jalan RE Martadinata, Ciporang, Rabu (24/9/2025). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar.

Dalam sambutannya, Bupati Dian menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kantor ATR/BPN Kuningan atas pelayanan pertanahan yang dinilai semakin mudah, cepat, dan transparan. Ia menegaskan bahwa pelayanan tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah dalam pembangunan serta penataan ruang.

“Kontribusi dan pengabdian yang tulus ini tentu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Kuningan,” kata Dian.

Dinkes KBB Masih Lakukan Penanganan Medis Korban Keracunan MBG

Upacara tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pj Sekda Kuningan, Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Ketua IPPAT, pimpinan bank BUMN maupun swasta, serta undangan lainnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa tema HANTARU tahun ini adalah “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”.

Menurut Nusron, kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna apabila memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari kepastian hukum atas tanah, ruang usaha untuk berkembang, perlindungan sawah dan lahan pangan, hingga ruang hidup yang aman dan nyaman bagi keluarga.

“Salah satu kebutuhan dasar masyarakat adalah kepastian hukum atas tanah. Tanpa kepastian hukum, tanah bisa menjadi sumber sengketa atau konflik berkepanjangan. Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), negara hadir memberikan perlindungan hak rakyat atas tanahnya,” tegasnya.

Hingga September 2025, pemerintah mencatat realisasi pendaftaran sebanyak 123,1 juta bidang tanah, dengan capaian sertipikasi mencapai 96,9 juta bidang. Selain itu, transformasi menuju sertipikat elektronik juga terus dipercepat untuk meningkatkan transparansi pelayanan sekaligus mencegah praktik mafia tanah.(Hendra)