Sikap Pemerintah dan Tindakan Selanjutnya
Dinas Sosial Kota Bandung, atas perintah data dari pusat, menghentikan bantuan bagi mereka yang terindikasi.
Kepala Dinsos, Yorisa Sativa, menyatakan bahwa bantuan tidak boleh terus diberikan kepada penerima yang tercantum dalam data PPATK.
Kemensos dan PPATK turut menguatkan langkah verifikasi melalui rekening bank, data pekerjaan, dan latar belakang penerima.
Dua Warga Pakenjeng Garut Keracunan Usai Santap Hidangan Aqikah
Selain itu, Pemerintah menghendaki kepastian bahwa bansos hanya sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan.
Dampak ke Masyarakat
Pencoretan itu mempengaruhi beberapa ribu penerima di ruang lingkup Kota Bandung.
Sebagian KPM yang sudah menerima bansos sebelumnya kini harus menghadapi kenyataan bahwa bantuannya akan ditahan atau dihentikan sementara waktu.
“Kurang lebih mereka sudah mendapatkan bantuan (sosial), tapi terdeteksi judol pada akunnya. Sehingga untuk bantuannya harus ditahan atau ditutup,” pungkas Yorisa.
Selain itu, masyarakat meminta transparansi data dan prosedur, agar muncul kepercayaan bahwa bansos berjalan adil dan tidak ada penyalahgunaan.
Pemerintah lokal perlu membuka saluran pengaduan dan klarifikasi.
Pencoretan 1.207 penerima bansos di Bandung menegaskan bahwa pemerintah serius memberantas praktik judi online termasuk dalam lingkup bansos.
Verifikasi data melalui PPATK dan Kemensos harus terus berjalan agar bantuan sosial tepat sasaran. Publik perlu ikut mengawasi agar tidak ada penyalahgunaan lagi.*
