KoranMandala.com –Suasana di Command Centre Garut, Jalan Kiansantang, tampak berbeda pada Kamis (11/9/2025). Dari ruangan itu, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin rapat koordinasi (rakor) secara daring bersama camat, kepala desa, kepala puskesmas, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersebar di pelosok Garut.
Agenda mereka satu: mempercepat reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Bupati menekankan, ini bukan sekadar rapat teknis, melainkan upaya mengembalikan hak warga miskin atas layanan kesehatan yang sempat terhenti.
Sebelumnya, pemerintah pusat melakukan verifikasi ulang kepesertaan PBI menggunakan 39 indikator. Dari hasil itu, sekitar 201.000 warga Garut tercoret dari daftar penerima. Angka yang mencengangkan.
Musda XVI KNPI Garut: Okke MH Tegaskan Tanpa Jabatan Tetap Berkarya untuk Garut
Namun, menurut Bupati Abdusy Syakur, proses tersebut meninggalkan banyak masalah. Banyak warga yang seharusnya masih berhak justru terhapus dari kepesertaan.
“Ketika mereka masuk ke puskesmas, tidak mendapatkan layanan seperti ketika mereka menjadi peserta BPJS,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Setelah keberatan itu disuarakan, peluang pun datang. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memberi kesempatan daerah untuk mengajukan reaktivasi.
Dari ribuan warga yang tercoret, kini ada 4.900 peserta yang diprioritaskan untuk segera diaktifkan kembali.
“Diberi kesempatan untuk orang yang membutuhkan dalam konteks pelayanan sangat urgent, contohnya sedang mengalami perawatan dan sedang mengalami penyakit kronis,” kata Bupati.
Ia menegaskan bahwa seluruh peserta prioritas itu harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa hambatan.
