Dugaan Pungli Catut Nama BKPSDM Kuningan, Hanya Salah Paham

KoranMandala.com – Isu dugaan pungutan liar (pungli) yang mencatut nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kuningan dalam grup WhatsApp “Orientasi PPPK” akhirnya diluruskan pihak instansi.

Kepala BKPSDM Kuningan, Beni Prihayatno, melalui Sekretaris BKPSDM, Dodi Sudiana, menegaskan bahwa tidak pernah ada pungutan biaya dalam kegiatan orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Orientasi ini murni pembekalan untuk memberikan pemahaman mengenai tugas pokok, fungsi, serta visi-misi pembangunan Kabupaten Kuningan. Semua kegiatan dilakukan secara daring, melibatkan perangkat daerah, dan tidak dipungut biaya,” jelas Dodi, Rabu (10/9/2025).

Jalani Latihan Perdana, Eliano Reijnders Senang Bertemu Rekan Baru di Persib

Ia menerangkan, berbeda dengan PNS yang wajib mengikuti prajabatan, PPPK hanya dibekali orientasi. Dari kegiatan itu, peserta memang mendapat sertifikat, baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy.

Namun mekanisme distribusinya dilakukan melalui koordinator, bukan dengan menarik iuran.

“Tidak ada pungutan biaya apapun. BKPSDM juga tidak pernah menugaskan siapapun untuk mengumpulkan uang dari peserta,” tegasnya.

Menurut Dodi, munculnya isu pungli di grup WhatsApp tersebut dipicu oleh penggalan percakapan yang disalahartikan.

Potongan chat itu, kata dia, merugikan pihak BKPSDM karena memberi kesan seolah-olah ada arahan resmi untuk melakukan pungutan.

“Kalau dibaca utuh, tidak ada satu pun instruksi dari BKPSDM. Dugaan pungutan itu lebih kepada inisiatif pribadi yang merasa ‘tidak enak’ kepada instansi. Mungkin niatnya baik, tapi akibatnya justru merugikan banyak pihak,” ujarnya.