KoranMandala.com – Kunjungan kerja Anggota DPD RI asal Jawa Barat, Aanya Rina Casmayanti, S.E., ke Kabupaten Garut pada Selasa, 29 Juli 2025, tidak hanya menjadi momentum silaturahmi, tetapi juga ruang strategis membahas tantangan dan peluang pembangunan daerah. Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati Garut, Aanya—yang akrab disapa Teh Aanya—bertemu langsung dengan Bupati Garut, Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.
Teh Aanya datang dalam rangka menyerap aspirasi dan menyampaikan komitmen untuk membawa suara masyarakat Garut ke tingkat pusat. Dalam suasana diskusi yang terbuka, berbagai isu krusial mengemuka, mulai dari infrastruktur jalan tol, kualitas sumber daya manusia, hingga wacana pemekaran wilayah.
Bupati Garut Soroti Rendahnya PDRB Per Kapita dalam Apel Gabungan
“Saya ingin memastikan bahwa suara masyarakat Garut sampai ke Senayan. Ini bentuk komitmen saya sebagai wakil daerah untuk terus hadir dan mendengarkan,” tegas Aanya kepada awak media.
3 Aspirasi Penting dari Garut
Dalam forum tersebut, Bupati Syakur menitipkan tiga poin utama yang menjadi aspirasi warga Garut:
1. Pemekaran Wilayah:
Dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa dan geografis yang kompleks dari gunung hingga pesisir selatan, pemekaran wilayah menjadi kebutuhan. “Untuk menuju selatan saja bisa makan waktu empat jam,” ujar Bupati. Namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM):
IPM Garut termasuk yang terendah di Jawa Barat. Rendahnya IPM berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Bupati berharap ada kebijakan afirmatif dari pusat untuk mengatasi disparitas ini.
3. Pembangunan Jalan Tol Getaci:
Garut mendesak realisasi pembangunan Tol Getaci sebagai akses vital untuk mempercepat arus barang dan orang. Saat ini, pembebasan lahan baru mencapai 50 persen, dan pembayaran ganti rugi masih berproses. Sisanya ditargetkan rampung di tahun 2025.
“Kami ingin percepatan pembangunan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Garut punya potensi luar biasa, tapi juga tantangan besar,” kata Bupati.
Ia juga menyampaikan bahwa lebih dari setengah wilayah Garut merupakan kawasan konservasi, sehingga terbatas untuk dimanfaatkan. Meski begitu, Garut tetap berkontribusi besar dalam menjaga lingkungan dan menyediakan oksigen untuk Jawa Barat.
Isu Strategis Lain: Dana Desa & Sengketa Aset
Dalam kesempatan tersebut, turut disinggung soal pelanggaran penggunaan Dana Desa di Desa Citangtu. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut menyatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala desa yang bersangkutan.
“Pak Kades Citangtu sudah berkomitmen menyelesaikan seluruh kegiatan paling lambat tanggal 31 Juli,” ungkapnya.
Namun, masalah serupa juga ditemukan di beberapa desa lain. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya perselisihan dalam penggunaan aset kendaraan dinas yang kadang digunakan bergantian oleh kepala desa, sekretaris desa, maupun perangkat lain.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN bersama Pemkab Garut terus mengupayakan percepatan sertifikasi lahan desa. Banyak bidang tanah belum bersertifikat atau belum jelas batas wilayahnya, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Fokus DAU untuk Gaji P3K
Tahun ini, Pemerintah Pusat mengarahkan Dana Alokasi Umum (DAU) secara khusus untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Di Garut, terdapat sekitar 8.000 P3K yang membutuhkan perhatian serius dalam hal anggaran.
