KoranMandala.com – Institut Teknologi Bandung (ITB) melalui Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) tak hanya fokus pada edukasi pengelolaan sampah dengan konsep Banana Sirkel, tetapi juga tengah melakukan penelitian serius di bidang pertanahan di Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang.
Penelitian tersebut dipimpin oleh Deni Suwardhi dari Program Studi Geodesi dan Geomatika ITB. Ia menjelaskan bahwa timnya tengah melakukan integrasi antara data sertifikasi tanah dengan data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Hal ini dilatarbelakangi oleh seringnya ditemukan ketidaksesuaian antara luas tanah dalam sertifikat dengan yang tercantum dalam SPPT.
Frans Putros Telah Tiba di Thailand dan Bergabung Dengan Persib
“Kami sedang menganalisis cara cepat untuk mengintegrasikan data tersebut. Kalau dilakukan sensus satu per satu, tentu membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Karena itu kami menggunakan metode pemetaan berbasis foto udara dan pengolahan data spasial,” ujar Deni Suwardhi saat ditemui di lokasi kegiatan.
Dalam pelaksanaannya, ITB memanfaatkan foto udara yang diambil langsung dari wilayah Desa Padasuka. Hasilnya dijadikan peta dasar (base map) yang membantu identifikasi bidang tanah dan bangunan, baik yang sudah bersertifikat maupun belum. Data ini juga digunakan untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses pemetaan sistematis lengkap di wilayah tersebut.
“Kami mendukung BPN pusat yang tengah berupaya mewujudkan peta pendaftaran tanah lengkap di seluruh desa di Indonesia. Ini penting untuk memudahkan pemungutan pajak, pemantauan tata ruang, hingga pelayanan pertanahan seperti pemecahan tanah waris atau jual beli,” lanjut Deni.
Salah satu tujuan besar dari penelitian ini adalah mewujudkan sistem satu data satu peta, di mana ketika sertifikat tanah pecah karena waris atau jual beli, maka SPPT-nya otomatis ikut terpecah tanpa harus diurus terpisah. Ini diharapkan mempercepat pelayanan dan meningkatkan akurasi data pertanahan di tingkat desa.
Deni berharap, model integrasi data dan pemetaan seperti ini bisa diterapkan di desa-desa lain, terutama di daerah yang belum tersentuh program pemetaan sistematik lengkap dari BPN.
Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padasuka, Dadang Kusmawan, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang memiliki SPPT tetapi tidak memiliki sertifikat, serta masih banyak SPPT induk yang belum dipisah sesuai kepemilikan saat ini.
“Kami dari pihak desa sangat terbantu, karena ada perbedaan luas antara sertifikat dan SPPT yang sering membingungkan warga. Dengan sensus dor to dor yang dilakukan ITB, warga jadi lebih semangat mengurus dokumen tanah dan lebih taat pajak,” kata Dadang.
