Koran Mandala –Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Wihaji, menyebut Provinsi Jawa Barat sebagai faktor penentu dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Retreat dan Jambore Bangga Kencana Jawa Barat 2025 di Rancaupas, Kabupaten Bandung, Sabtu (12/7/2025).
“Prevalensi stunting kita secara nasional sudah turun menjadi 19,8 persen. Dan, kekuatannya ada di Jawa Barat karena penduduknya paling banyak di Indonesia,” ujar Wihaji di hadapan ribuan peserta kegiatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Wakil Presiden RI Tina Talisa, para pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian Kependudukan dan BKKBN, serta pimpinan perangkat daerah se-Jawa Barat yang menangani program Bangga Kencana.
Pertama Kali Bermain di Klub Sebesar Persib, Ini Target Patricio Matricardi
Menurut Wihaji, keberhasilan Jawa Barat menurunkan angka stunting dari 21,7 persen menjadi 15,9 persen pada 2024 sangat berpengaruh terhadap capaian nasional. Sebagai informasi, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024, meski belum mencapai target nasional sebesar 18 persen.
“Kalau Jawa Barat bisa menurunkan lebih jauh, maka angka nasional juga akan cepat turun. Terima kasih kepada seluruh tim di Jawa Barat yang telah bekerja keras,” kata Wihaji yang disambut tepuk tangan peserta.
Instruksi Distribusi Makanan Bergizi Gratis
Dalam upaya mempercepat penurunan stunting, Wihaji meminta para penyuluh keluarga berencana (PKB) untuk berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiap kabupaten/kota. Tujuannya adalah memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD mendapatkan makanan bergizi gratis (MBG).
“Kami sudah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Semua ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD wajib mendapat makanan bergizi gratis. Itu perintah Presiden, dan harus kita laksanakan,” tegas Wihaji.
Distribusi MBG dilakukan oleh PKB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) langsung ke rumah-rumah sasaran. Hal ini dinilai lebih efektif karena tidak memungkinkan kelompok sasaran dikumpulkan setiap hari.
Menjawab kekhawatiran soal biaya operasional, Wihaji menyampaikan bahwa BGN telah menyetujui penggantian biaya transportasi untuk distribusi MBG. “Saya memahami kebutuhan di lapangan, dan kami sudah sepakati akan ada penggantian biaya transportasi,” ujarnya.
