Keterlambatan ini, lanjut Edwin, jelas menjadi bom waktu. Jika terus dibiarkan, bukan hanya semangat kerja pegawai yang runtuh, pelayanan ke warga juga bisa terganggu.
Lebih dari itu, citra PDAM Tirtawening yang selama ini menyumbang besar untuk PAD Kota Bandung bisa tercoreng parah.
“PDAM itu BUMD, bagian dari Pemkot juga. Kalau pelayanan kacau, ujung-ujungnya siapa yang disalahkan? Warga juga yang kena dampaknya,” katanya.
Tak lupa, Edwin turut menyinggung peran Bagian Ekonomi Setda Kota Bandung yang seolah hanya menjadi penonton. Ia meminta lembaga ini turun tangan serius, bukan sekadar formalitas.
“Kalau memang ada yang harus dievaluasi, ya evaluasi. Tapi jangan sampai malah terkesan ada agenda terselubung untuk menghapus kebijakan lama. Jangan main politik di atas penderitaan pegawai,” pungkasnya tajam.***
