Farhan mengatakan, komunikasi lintas kelembagaan menjadi kunci. Karena itulah ia akan berupaya menjalin koordinasi lebih intensif dengan para anggota DPR RI, khususnya Komisi V yang membidangi infrastruktur dan transportasi.
Langkah ini ditempuh agar Pemerintah Kota Bandung bisa menyampaikan langsung aspirasi dan harapan masyarakat terkait percepatan pembangunan flyover tersebut.
“Sampai saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah Pusat,” tambahnya.
Warga di kawasan Pajajaran hingga Garuda pun mulai gelisah. Beberapa dari mereka mengeluhkan kemacetan yang kian parah dalam dua tahun terakhir. Kehadiran flyover dinilai bukan lagi sebagai kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi keharusan.
Dengan kondisi lalu lintas Bandung yang semakin padat, ketidakjelasan pembangunan flyover Nurtanio menjadi pukulan bagi rencana penataan infrastruktur perkotaan.***
