Koran Mandala –Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat proses pembentukan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal ini dilakukan menyusul telah turunnya persetujuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Persetujuan dari provinsi sudah ada, jadi kami akan percepat prosesnya. Saat ini Pak Didi, Kepala DSDABM, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat ditemui di Lapang Gasmin, Rabu, 21 Mei 2025.
Menurut Erwin, meskipun secara operasional BPBD sudah mulai menjalankan fungsinya, namun secara formal lembaga tersebut belum diresmikan. Saat ini Pemkot masih menyusun struktur organisasi agar badan tersebut bisa segera difungsikan secara penuh.
“Secara fungsi sebenarnya sudah berjalan. Tapi secara resmi belum. Kita bahas juga bersama DPRD dan Insyaallah akan dirapatkan minggu ini,” katanya.
Erwin menegaskan, percepatan pembentukan BPBD sangat penting mengingat Kota Bandung merupakan wilayah cekungan yang rawan bencana, terutama banjir dan longsor.
“BPBD sangat diperlukan karena badan ini yang langsung menangani bencana. Jadi harus kita antisipasi secara optimal,” tegasnya.
Ia juga memastikan, penanganan bencana di Kota Bandung tidak dilakukan secara sektoral, melainkan berbasis kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan kewilayahan.
“Kita hindari ego sektoral. Semua OPD dan wilayah harus bekerja sama menanggulangi bencana. Kita juga terus edukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung saat ini mulai melaksanakan program reboisasi di sejumlah titik rawan bencana. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat daya tahan lingkungan dalam menghadapi cuaca ekstrem.
