Koran Mandala -Sejumlah wartawan di Kabupaten Kuningan menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM yang dinilai tidak menghargai eksistensi media lokal. Protes ini muncul usai pemangkasan drastis anggaran belanja media dari Rp50 miliar menjadi Rp3,1 miliar dengan alasan efisiensi.
Sebagai bentuk aksi simbolik, para jurnalis Kuningan memasang spanduk bertuliskan, “Bapak Aing Geus Teu Butuh Media – Boikot Gubernur Konten”, di sejumlah titik. Mereka menganggap keputusan itu sebagai bentuk pengabaian terhadap peran media sebagai pilar keempat demokrasi.
Eka Santosa Kritik Audit Perhutani dan PTPN yang Diminta KDM
Pemimpin Redaksi KuninganMas, Deden Rijalulumam, menilai pemangkasan ini menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi pengelolaan dana media. “Siapa saja media yang sebelumnya mendapat dana Rp50 miliar? Dan sekarang, siapa saja penerima Rp3,1 miliar itu?” tanyanya beberapa waktu lalu.
Deden juga mengkritik keberadaan tim konten kreator bentukan Gubernur KDM yang dinilai berpotensi menggeser peran media lokal. Ia khawatir kebijakan serupa akan ditiru oleh bupati dan wali kota di daerah, sehingga mempersempit ruang gerak pers daerah.
Terkait pembentukan Satgas Premanisme oleh KDM, Deden menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan premanisme, namun ia mempertanyakan efektivitas dan integritas satgas tersebut. “Apakah mereka tidak akan meminta jatah? Apakah mereka akan bekerja tanpa digaji? Ini perlu pengawasan ketat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya juga melindungi usaha kecil dan menengah, termasuk perusahaan media lokal yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Kalau satu perusahaan kecil punya lima karyawan, dan jumlahnya ribuan, berapa banyak tenaga kerja yang terserap? Ini lebih berdampak nyata dari sekadar kebijakan sensasional,” tegas Deden.
Namun, ia mengapresiasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dirasa meringankan beban masyarakat kecil. Meski demikian, Deden mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan keadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap wacana pemiskinan koruptor jika benar-benar didorong oleh Gubernur KDM secara serius. “Kalau itu diwujudkan, maka langkah itu layak diapresiasi karena substansinya jelas untuk menyelamatkan negara,” pungkasnya.
1 Komentar
Hayu ah, jangan berharap anggaran pada pemprov. Up grade skill dan teknologi, media informasi tidak lagi bertumpu pada media mainstreem tapi sudah bergeser ke media sosial, siapa yg mengikuti teknologi dan perkembangan jaman, akan bertahan dan yang tidak bisa menyesuaikan akan tergilas. Kasus ojek online vs ojek pangkalan bisa jadi contoh.