Koran Mandala – Kesadaran masyarakat Jawa Barat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terus meningkat. Hal ini tercermin dari tren data pengaduan yang setiap tahun mengalami kenaikan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan bahwa masyarakat kini mulai menyadari bahwa kekerasan bukan lagi hal yang tabu untuk diungkapkan.
“Masyarakat semakin menyadari bahwa kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan lagi dianggap sebagai aib keluarga,” ujar Siska.
Berdasarkan data DP3AKB Jabar, sepanjang tahun 2024 tercatat 3.084 kasus kekerasan di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 2.939 kasus (sekitar 63 persen) merupakan kekerasan terhadap anak, dan 1.145 kasus (sekitar 17 persen) merupakan kekerasan terhadap perempuan.
Sementara itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat sebanyak 948 kasus, dengan rincian 472 kasus kekerasan terhadap anak dan 476 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Siska menambahkan, pelaporan tidak hanya berasal dari korban langsung. “Masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya kekerasan juga bisa melaporkan melalui kanal pengaduan yang tersedia,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Siska, terus mendorong masyarakat agar lebih peka dan berani melaporkan tindak kekerasan. Pelapor, baik korban maupun saksi, dijamin mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
“DP3AKB bersama UPTD PPA menyediakan Rumah Perlindungan Sementara. Bila terdapat ancaman lebih serius, korban bisa mendapatkan bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” jelasnya.
Untuk memudahkan akses pengaduan, Pemprov Jabar telah membentuk UPTD PPA di tingkat provinsi hingga kota/kabupaten. Layanan yang tersedia meliputi pengaduan, penjangkauan, pendampingan kesehatan, psikologis, hukum, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial. Mediasi dan rumah aman juga disediakan.
