Koran Mandala -Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyoroti kondisi sistem kesehatan di provinsi dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia itu. Menurutnya, meski sejumlah program telah berjalan, tetapi masih banyak persoalan mendasar yang harus segera ditangani, terutama terkait pemerataan layanan dan akses kesehatan yang masih timpang antara wilayah utara dan selatan.
“Masalah utama kita adalah ketimpangan. Fasilitas dan tenaga medis masih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan utara Jabar,” ujar Yomanius saat ditemui usai rapat kerja dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kamis 20 Maret 2025.
Menurut Untung, persoalan kesehatan ini tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Ia menyebut Pemprov Jabar harus memiliki keberanian untuk mengalokasikan anggaran dan kebijakan afirmatif untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Jawa Barat.
“Kami di Komisi V mendorong agar pembangunan rumah sakit pratama di daerah-daerah blank spot kesehatan dipercepat,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Yomanius juga menyoroti keterbatasan tenaga medis di daerah. Menurut data yang ia peroleh, masih ada Puskesmas yang tidak memiliki dokter tetap.
“Pemerintah harus memberikan insentif khusus bagi dokter dan tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah pelosok. Fasilitas tempat tinggal dan jaminan karier itu penting agar mereka betah,” katanya.
Tak hanya soal infrastruktur, Komisi V juga mendorong inovasi pelayanan kesehatan berbasis digital, terutama telemedicine, untuk menjangkau wilayah yang sulit. “Kita punya potensi besar dengan digitalisasi. Tapi harus dibarengi dengan pelatihan SDM dan penyediaan jaringan internet yang stabil,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi preventif, Yomanius juga mendukung program kampus dan sekolah sehat. Menurutnya, edukasi sejak dini tentang pola hidup sehat adalah investasi jangka panjang untuk membangun masyarakat yang kuat secara fisik dan mental.
Yomanius menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal anggaran dan kebijakan bidang kesehatan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada masyarakat kecil.
“Kesehatan bukan barang mewah. Ini hak dasar warga yang harus kita jamin. Maka Komisi V DPRD Jabar akan terus berdiri bersama rakyat untuk memastikan mereka mendapat layanan kesehatan yang adil, merata, dan bermutu,”katanya.
Di akhir pernyataannya, Yomanius mengapresiasi kehadiran para pejabat Dinas Kesehatan Jawa Barat dalam acara Rapat Kerja yang baru saja usai.
“Diskusi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memperkuat sistem kesehatan di Jawa Barat,” pungkasnya.
