KoranMandala.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa 18 Februari 2025.
Dalam kunjungan ini, ia meninjau langsung mekanisme penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita non-PAUD, sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting.
“Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berkomitmen mendukung program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo,” ujar Wihaji saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciparay.
Gas Login! 20 Akun FF Sultan Gratis Hari Ini 17 Februari 2025
Didampingi Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, Nyoto Suwignyo, Menteri Wihaji menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bertujuan untuk memastikan pemberian makanan gratis bagi kelompok sasaran khusus.
“Kemendukbangga/BKKBN akan menyediakan data penerima manfaat yang kemudian diajukan ke BGN melalui SPPG di tingkat kecamatan. Selanjutnya, akan dihitung berapa persen porsi makanan yang dibutuhkan untuk sasaran khusus ini,” jelasnya.
Sebagai bagian dari simulasi, Menteri Wihaji meninjau langsung dapur penyedia makanan, mengecek menu yang disiapkan, serta mengikuti distribusi makanan dengan kendaraan roda dua untuk memastikan makanan sampai ke rumah penerima manfaat.
“Kalau anak sekolah lebih mudah karena mereka sudah berkumpul di satu tempat. Tetapi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, kami akan mengandalkan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) agar makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh mereka,” tambahnya.
Di Jawa Barat, jumlah kader TPK yang bertugas mendampingi calon pengantin, ibu hamil, dan ibu dengan anak di bawah dua tahun (baduta) mencapai 111.552 orang yang tersebar di 627 kecamatan.
Sementara itu, Deputi Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo, menyambut baik inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa selama ini program MBG baru menyasar peserta didik di sekolah. Namun, dengan skema baru, intervensi akan diperluas secara bertahap untuk mencakup sasaran khusus.
