KoranMandala.com -Forkodetada (Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah) Jawa Barat, H. Holil Aksan Umarzen, mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat. Ia menilai pemekaran sembilan kabupaten di provinsi ini sudah menjadi kebutuhan mendesak demi pemerataan pembangunan dan keadilan alokasi anggaran.
“Jawa Barat sudah terlalu lama diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat. Dengan penduduk mencapai 50 juta jiwa dan kontribusi ekonomi lebih dari 40 persen terhadap PDB nasional, seharusnya dana alokasi pusat untuk Jawa Barat lebih besar dibandingkan Jawa Timur,” tegas H. Holil kepada wartawan Koranmandala.com di Bandung Selasa 14 Januari 2025.
Ketimpangan Alokasi Anggaran
Holil menjelaskan, ketimpangan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) disebabkan oleh jumlah kabupaten dan kota yang jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lain. Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota, sedangkan Jawa Timur memiliki 38.
“Jawa Barat butuh pemekaran wilayah agar adil. Dengan tambahan 9 kabupaten baru, otomatis aliran DAU dan DAK akan meningkat. Tidak ada alasan untuk terus menunda pemekaran,” ujar Holil.
Target Ekonomi 8 Persen
Holil juga mengaitkan pemekaran wilayah dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang tahun lalu hanya mencapai 4,9 persen, pemerintah pusat harus meningkatkan kucuran dana.
“Government spending harus diarahkan untuk menarik investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan pemekaran, pemerintah pusat dapat lebih efektif mengalokasikan anggaran,” tambahnya.
Dukungan Prabowo dan Ridwan Kamil
Holil mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjanjikan dukungan terhadap pemekaran wilayah saat kampanye Pilpres 2024, termasuk pembentukan Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Garut Utara dan Garut Selatan..
“Pak Prabowo menegaskan dukungannya di hadapan ribuan pendukung di Tasikmalaya. Dukungan ini juga diperkuat oleh Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, yang menyebut pemekaran penting untuk pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Ridwan Kamil sendiri mengungkapkan bahwa wacana pemekaran Tasikmalaya Selatan sudah diinisiasi sejak 2022. Selain Tasikmalaya Selatan, usulan pemekaran juga mencakup Garut Utara dan Garut Selatan.
Moratorium Harus Dicabut
Holil menekankan bahwa semua persyaratan administrasi untuk pembentukan 9 kabupaten baru sudah lengkap. Ia mendesak pemerintah segera mencabut moratorium DOB demi keadilan bagi Jawa Barat.
“Masyarakat Jawa Barat menanti realisasi janji kampanye Presiden Prabowo dan Pak Ridwan Kamil. Pemekaran ini adalah hak rakyat dan langkah untuk memastikan keadilan anggaran,” pungkas Holil
